KPU Poso Gelar Rakor Stakeholder dan Pleno PDPB Triwulan I 2026, Perkuat Validitas Data Pemilih
Kamis, 02 April 2026
https://kab-poso.kpu.go.id/ Poso – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso menggelar Rapat Koordinasi bersama stakeholder yang dirangkaikan dengan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I Tahun 2026 pada Kamis, 2 April 2026. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Poso, Muh. Ridwan Dg Nusu, didampingi oleh para anggota KPU Kabupaten Poso, yakni Dewi Yul Nawawi, Mansur, Alfred Sabintoe, dan Roni Mathindas.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh berbagai stakeholder strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung akurasi dan validitas data pemilih, di antaranya Bawaslu Kabupaten Poso, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Rumah Tahanan Negara (Rutan) Poso, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Polres Poso, BPJS Ketenagakerjaan, serta Kodim 1307 Poso.
Dalam sambutannya, Ketua KPU Kabupaten Poso menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian penting dari upaya berkelanjutan KPU dalam menjaga kualitas data pemilih agar tetap mutakhir, akurat, dan komprehensif. Melalui rapat koordinasi ini, KPU mengharapkan adanya sinergi yang kuat antar lembaga dalam memberikan data dan informasi terkini terkait perubahan status pemilih, seperti pindah domisili, meninggal dunia, maupun pemilih baru.
Sementara itu, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi PDPB Triwulan I Tahun 2026, KPU Kabupaten Poso memaparkan hasil pemutakhiran data pemilih yang telah dilakukan secara berkala. Proses ini melibatkan berbagai sumber data dan masukan dari stakeholder, sehingga diharapkan dapat menghasilkan data pemilih yang lebih valid sebagai dasar pelaksanaan pemilu dan pemilihan ke depan.
Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Poso menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas daftar pemilih serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung terselenggaranya proses demokrasi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas di Kabupaten Poso. [Humas,Fr]
....
