Umum

Bertempat di Hotel Santika Palu, Sulawesi Tengah, KPU Kabupaten Poso mengikuti Rapat Koordinas (Rakor) Pembentukan PPK dan PPS pemilu 2019, Rakor yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah, dari tanggal 25 - 27 Januari 2018 dengan mengundang Seluruh Anggota KPU Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tengah. KPU kabupaten Poso yang diwakili oleh Anggota KPU Devisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Whisnu Pratala dan Kasubag Program dan Data Rina Haryani.

Rapat koordinasi yang dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah Sahran Raden, dalam sambutannya Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, mengharapkan dengan adanya rakor ini bisa menghasilkan Penyelanggara PPK/PPS yang menompang kerja penyelengagra Pemilu, meningkatnya kualitas yang independen, profesional dan berintegritas serta kualitas proses dan hasil Pemilu 2019. Bagi kpu kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada 2018, merekrut juga Anggota PPK untuk Pemilu 2019, dengan mengikuti aturan perundang-undangan.

Rapat Koordinasi dilanjutkan dengan pemberian materi Kebijakan Umum Pembentukan Badan Adhoc oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Sahran Raden. Dalam materinya dalam mencari penyelenggara adhoc yang berintegritas harus punya kerengka pikir yang mempunyai visi melanjutkan konsilidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik, membangun transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dan penyempurnaan dan peningkatan kualitas demokrasi reformasi birokrasi nasional. Undang-Undang No. 7 tentang Pemilu tahun 2017 dan Peraturan KPU No. 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menjadi dasar hukum perekrutan badan adhoc di KPU kabupaten.

dalam ukuran kinerja rekruitmen PPK/PPS tercukupinya SDM PPK/PPS yang menompang kerja penyelenggara Pemilu dengan terpenuhi jumlah ideal Badan Penyelenggara Adhoc, kemampuan untuk pengetahuan teknis serta tahapan teknis pemilu, jujur serat adil