Berita Terkini

Rapat Koordinasi Penyiapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota se-Indonesia Divisi Perencanaan Data dan Informasi mengikuti Rapat Koordinasi Penyiapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Sebagai Bahan Pemutakhiran Pemilu Tahun 2024 di Medan Sumatera Utara, Kamis (22/09/2022).

Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Anggota KPU Betty Epsilon Idroos, August Mellaz, Yulianto Sudrajat, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, dan Idham Holik bersama Sekretaris Jenderal KPU, Bernad Dermawan Sutrisno hadir dan membuka kegiatan yang berlangsung tanggal 22−24 September 2022. Hasyim menekankan tiga prinsip utama pemutakhiran data pemilih yaitu komprehensif, akurat  dan mutakhir . Seluruh Warga Negara Indonesia ( WNI) yang telah memenuhi syarat  sesuai Undang Undang harus terjamin masuk di daftar pemilih yang diperkuat  dengan akurasi serta kemutakhiran informasi daftar pemilih. Sementara itu, Betty menyampaikan  data padan se-Indonesia telah  mencapai 89.5 %. Kiranya dalam satu minggu ke depan data padan bisa lebih meningkat. Kegiatan besoknya dilanjutkan Diskusi panel dipandu Anggota KPU Betty Epsilon Idroos didampingi Plt. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Setjen KPU, Andre Putra Hermawan membahas Pemaparan Tindak Lanjut Data Padan, Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 di Dalam dan Luar Negeri, Kebijakan Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus, serta Kesimpulan dan Rekomendasi.

Pada diskusi panel kedua menghadirkan narasumber Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia yang menyampaikan KPU berfungsi sebagai hulu dan hilir dari proses pemanfaatan data dengan induknya adalah data kependudukan yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan data kependudukan yang baik melalui pembangunan sistem administrasi data kependudukan yang andal.

Turut hadir narasumber lainnya Direktur PIAK Ditjen Dukcapil Kemendagri, Ericson P. Manihuruk, secara daring Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, dan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha.

Bagikan:

facebook twitter whatapps

Telah dilihat 41 kali