Berita Terkini

Poso-kpu.kab.poso.go.id – Rabu, 28/09/2022, kurang lebih 2 bulan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso telah melaksanakan pelayanan helpdesk untuk seluruh Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. Helpdesk tersebut secara khusus difungsikan dalam rangka melayani Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 pada proses pendaftaran dan verifikasi. Hingga penetapan partai politik menjadi peserta pemilu. Untuk memaksimalkan pelayanan tersebut, Anggota KPU Poso Divisi Teknis Penyelenggara Taufik Hidayat, memastikan dan menginstruksikan kepada Tim Helpdesk pelaksana layanan tentang petunjuk pelaksanaan dan SOP helpdesk di internal santuan kerjanya. “Helpdesk sebagai sarana  oleh Parpol untuk konsultasi seputar pendaftaran dan verifikasi, berkenaan dengan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), juga menjadi bagian dari layanan yang dipenuhi jika Partai Politik menemui kendala.” kata Taufik Hidayat, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Poso. selama tahapan Pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 berlangsung Helpdesk dibuka dan siap memberikan pelayanan. Sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, rangkaian tahapan pendaftaran sampai dengan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 dimulai pada tanggal 1 Agustus sampai dengan 14 Desember 2022. “Helpdesk dibuka setiap hari Senin sampai dengan Minggu pada pukul 08.00 – 17.00 waktu setempat,” jelas Taufik. Adapun konsultasi pelayanan yang diberikan, para Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 dapat datang secara langsung ke Kantor KPU Poso, Jalan Pulau Timor No. 4 Poso. Selain dapat melakukan konsultasi secara langsung dengan mendatangi kantor, KPU Poso juga membuka layanan konsultasi secara online. selain itu Helpdesk ini juga tersedia melalui email dan whatsapp group yang telah dibuat Tim Helpdesk dengan LO partai politik Tingkat Kabupaten.  pada masa tahapan verfikasi administrasi sudah ada beberapa partai politik melakukan konsultasi, menanyakan perihal keanggotan partai politik yang terindikasi Ganda eksternal  dan lainnya, alhamdullilah secara keseluruhan informasi yang diberikan oleh Tim Helpdesk dapat membantu.”terang Taufik. #KPUMelayani #Pemiluserentak2024 #kpupemilu2024

kab-poso.kpu.go.id - Dalam Rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendukung penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2024, KPU Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Kerja Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih & Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Kota se-Sulawesi Tengah di Palu pada tanggal 26-28 September 2022.  Hadir dalam kegiatan rapat kerja ini dari KPU Kabupaten Poso adalah Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat & SDM Wilianita Selviana Pangetty didampingi Kepala Sub Bagian Teknis & Hubmas, Jumirin. Agenda hari pertama kegiatan ini adalah Pembukaan Kegiatan dan Penandatanganan Nota Kesepahaman antar instansi terkait dengan KPU Provinsi Sulawesi Tengah serta pengarahan umum dari Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nisbah, menjelaskan bahwa Prioritas program pendidikan pemilih adalah memastikan masyarakat khususnya di Provinsi Sulwesi Tengah terdaftar sebagai pemilih (bagi pemilih baru/pemula), memperbaharui data pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat, karena telah meninggal dunia dan/atau telah beralih status menjadi anggota TNI/Polri, serta memperbaharui data pemilih yang pindah domisili (baik pindah masuk maupun pindah keluar). beliua juga menambhkan hal pertama yang dilakukan adalah memastikan setiap warga negara, khusus masyarakat secara administratif terdata sebagai warga negara. “Karena berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, partisipasi politik warga negara dalam pemilu dan/atau pemilihan adalah warga negara yang memenuhi syarat-syarat tertentu, diantaranya memiliki KTP Elektronik” Seperti diketahui, Program Pendidikan Pemilih dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih untuk Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024, menjadi penting dalam mendata warganya, demikian juga dengan pemerintah daerah yang mengurusi data kependudukan dan catatan sipil agar bersama penyelenggara pemilu mendorong masyarakat untuk melengkapi administrasi kependudukannya.  

Poso, kpu.kab.poso.go.id – Hari Selasa (27/8), KPU Kabupaten Poso mengadakan Rapat Koordinasi Persiapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024.  Kegiatan yang bertempat di kantor KPU Kabupaten Poso ini dihadiri oleh 3  Anggota KPU Poso yakni Divisi Teknis Penyelenggaraan sebagai Plt Ketua Taufik Hidayat, Divisi Data Dan Informasi Whisnu Pratala, Divisi Hukum Olivia Salintohe yang didukung oleh  staf Sekretariat Divisi Teknis dan Divisi Parmas Kabupaten Poso. peserta undangan  dalam kegiatan tersebut Ketua Bawaslu Kabupaten Poso Abdul Malik Saleh serta 22 Partai Politik Se Kabupaten Poso yang terdaftar dalam aplikasi Sistym Informasi Partai Politik (SIPOL) dan yang berkesempatan hadir pada rakor 14 partai politik diantaranya PPP, Gerindra, Partai Buruh, Golkar, PKN, PKP, Gelora, Nasdem, PKB, PSI, Republiku Indonesia, Garuda, Hanura dan Demokrat         Rakor ini dibuka oleh Plt Ketua KPU Poso Divisi Teknis dan Penyelenggara, Taufik Hidayat, menyampaikan bahwa tujuan rapat koordinasi hari ini adalah dalam rangka menyampaikan informasi persiapan tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan pasca tahapan verifikasi administrasi dimana seluruh partai politik sudah menerima hasil secara berjejang melalui aplikasi Sipol.  adapun  kekurangan jumlah minimal yang akan dimasukan pada masa perbaikan baik untuk partai yang sudah dan yang belum memenuhi jumlah minimal diharapkan berkoordinasi secara berjenjang di internal partai. beliau juga menekankan kepada Partai Politik agar memperhatikan  jadwal tahapan Vermin administrasi sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.   Whisnu Pratala Anggota KPU Divisi Data dan Informasi, menghimbau kepada seluruh partai politik berkaitan dengan keanggotaannya yang belum masuk pada Daftar Pemilih Berkalanjutan (dpb), dalam dukungannya pada pemilihan umum agar bisa membantu menyampaikan kepada sanak saudara, teman atau keluarga untuk didaftarkan sebagai daftar pemilih.  kemudian dikesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Kabupaten Poso Abdul Malik Saleh, menyampaikan, berkaitan dengan tahapan verifikasi administrasi perbaikan harus adanya komunikasi dan konsultasi secara intens yang dilakukan oleh partai politik kepada penyelenggara agar informasi yang didapat tidak terputus.                Apresiasi partai politik terhadap penyelenggara dalam pelaksanaan tahapan verifikasi administrasi serta pelayanan Tim Helpdesk dalam memberikan informasi kaitanya dengan tahapan dan aplikasi sipol.   Pada sesi selanjutnya Divisi Hukum Kpu Poso Olivia Salintohe sekaligus mengakhiri kegiatan Rakor, dalam arahannya Untuk kegiatan Persiapan Verifikasi Administrasi Perbaikan yang akan dilaksanakan kedepan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah ketepatan waktu memastikan berjalan sesuai jadwal tahapan, mengupdate perubahan-perubahan regulasi, pemahaman mekanisme dan prosedur sesuai arahan.  #KPUMelayani #Pemiluserentak2024 #kpupemilu2024

Poso – kab-poso.kpu.go.id – Minggu (25/09/2022)Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso melaksanakan piket Integritas 24 Jam yang merupakan implementasi dari Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pada Masa Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Terjadwalnya piket yang sudah dilaksanakan beberapa bulan ini, merupakan kebijakan tahapan sesuai dengan arahan dari KPU Republik Indonesia.  Melalui Sekretaris KPU Poso Hamzah, menyampaikan Hal ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan standarisasi penerapan sistem kerja pegawai serta mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Dalam penerapannya jumlah pegawai yang melaksanakan piket tersebut menyesuaikan dengan ketersediaan pegawai di masing-masing satuan kerja.  ”Dalam pelaksanaan piket Satf ASN dan PPNPN  KPU Poso sangat antusias. Kekompakan dan kebersamaan selalu tetap terjaga serta saling mandukung dalam bertugas. sesuai tagline KPU Integritas 24 jam.’’jelas Hamzah.  Sedangkan Kasubag Divis Hukum Fahrul Podungge, menambahkan bahwa Pengaturan piket yang dimulai jam 17.00 Wita sampai jam 08.00 Wita, terus dimaksimalkan dan disesuaikan dengan pembagian jadwal yang telah disusun oleh sekretariat. Ada 3 orang yang ditugaskan untuk piket setiap harinya ditambah dengan 1 orang Pengamanan Dalam (pamdal).   “Saya berharap teman – teman baik ASN dan PPNPN bisa bersinergi dan menjaga komunikasi agar kerjanya tidak terkesan sendiri-sendiri, ini semua tetap harus dilakukan demi pelayanan. Selain itu  tak lupa untuk tetap menjaga kesehatan.”harap Fahrul.

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota se-Indonesia Divisi Perencanaan Data dan Informasi mengikuti Rapat Koordinasi Penyiapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Sebagai Bahan Pemutakhiran Pemilu Tahun 2024 di Medan Sumatera Utara, Kamis (22/09/2022). Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Anggota KPU Betty Epsilon Idroos, August Mellaz, Yulianto Sudrajat, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, dan Idham Holik bersama Sekretaris Jenderal KPU, Bernad Dermawan Sutrisno hadir dan membuka kegiatan yang berlangsung tanggal 22−24 September 2022. Hasyim menekankan tiga prinsip utama pemutakhiran data pemilih yaitu komprehensif, akurat  dan mutakhir . Seluruh Warga Negara Indonesia ( WNI) yang telah memenuhi syarat  sesuai Undang Undang harus terjamin masuk di daftar pemilih yang diperkuat  dengan akurasi serta kemutakhiran informasi daftar pemilih. Sementara itu, Betty menyampaikan  data padan se-Indonesia telah  mencapai 89.5 %. Kiranya dalam satu minggu ke depan data padan bisa lebih meningkat. Kegiatan besoknya dilanjutkan Diskusi panel dipandu Anggota KPU Betty Epsilon Idroos didampingi Plt. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Setjen KPU, Andre Putra Hermawan membahas Pemaparan Tindak Lanjut Data Padan, Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 di Dalam dan Luar Negeri, Kebijakan Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus, serta Kesimpulan dan Rekomendasi. Pada diskusi panel kedua menghadirkan narasumber Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia yang menyampaikan KPU berfungsi sebagai hulu dan hilir dari proses pemanfaatan data dengan induknya adalah data kependudukan yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan data kependudukan yang baik melalui pembangunan sistem administrasi data kependudukan yang andal. Turut hadir narasumber lainnya Direktur PIAK Ditjen Dukcapil Kemendagri, Ericson P. Manihuruk, secara daring Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, dan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha.

kab-poso.kpu.go.id - Menjelang pelaksanaan pesta demokrasi baik PEMILU dan PILKADA di tahun 2024 ini Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (KESBANGPOL) Pemerintah Daerah Kabupaten Poso pada Selasa,20 September 2022 melaksanakan kegiatan SOSIALISASI ETIKA DAN BUDAYA POLITIK bertempat di TASIRAYA COTEGE kelurahan Madale Kecamatan Poso Kota Utara. Badan KESBANGPOL Poso sebagai pelaksanaan acara mengundang pihak penyelenggara Pemilu dan Pilkada di kabupaten yaitu KPU Poso dan BAWASLU Poso dimana dihadiri langsung oleh Ketua KPU Poso bapak Budiman Maliki serta Komisioner BAWASLU Poso bapak Cristian Adiputra Oruwo untuk membawakan materi sebagai bentuk untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada peserta kegiatan sebagai unsur penting bagi masyarakat dalam kesiapannya menghadapi pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024 di kabupaten Poso. Khusus Ketua KPU Poso bapak Budiman Maliki penyampaian materi dalam kegiatan ini lebih focus mensosialisasikan peran KPU Poso dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada 2024 nanti di kabupaten Poso dimana kebutuhan strateginya adalah diperlukan kerja sama kerja kolaborasi semua pihak untuk memajukan partisipasi aktif masyarakat dalam sukses partisipasi kedepan ini.