Berita Terkini

Poso, https://kab-poso.kpu.go.id Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso menghadiri rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka kesiapan pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Andi Sapa Sudirman  Polres Poso, pada hari Kamis (1/8). Rapat koordinasi ini dibuka dengan sambutan oleh AKBP Arthur Sameaputty, Kapolres Poso. Dalam sambutannya, AKBP Arthur menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk memastikan Pilkada serentak berjalan aman dan lancar. Ia juga menegaskan komitmen kepolisian untuk mendukung pengamanan seluruh proses pemilu demi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Selanjutnya, Alfred Sabintoe,S.Kom.,M.Si. Komisioner KPU Kabupaten Poso, memaparkan materi terkait jumlah Daftar Pemilih Potensial Pemilu (DP4) serta jadwal tahapan Pilkada serentak di Kabupaten Poso. Alfred menjelaskan bahwa DP4 yang telah disiapkan adalah data awal yang akan digunakan untuk menentukan daftar pemilih tetap setelah proses verifikasi lebih lanjut. Ia juga menjabarkan tahapan-tahapan penting dalam Pilkada yang sementara berlangsung dan akan dihadapi kedepan. Adapun saat ini pasca  pencocokan dan penelitian data pemilih selanjutnya akan dilakukan rekapitulasi pemilih hasil pemuktahiran dari tingkat PPS dan di tingkat Kabupaten tanggal 9 - 11 Agustus 2024. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari TNI, Polri, Bawaslu Kabupaten Poso serta instansi pemerintah daerah. Diskusi dalam rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan langkah-langkah pengamanan serta mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin timbul selama proses Pilkada. Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan semua pihak terkait dapat bekerja sama dengan baik untuk memastikan Pilkada serentak Tahun 2024 di Kabupaten Poso berjalan dengan sukses dan aman. [Humas KPU Poso, Fr].

Poso, https://kab-poso.kpu.go.id Kabupaten Poso melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) untuk mengevaluasi pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) serta mempersiapkan pembentukan Tempat Pemungutan Suara (TPS) lokasi khusus. Rakor ini diselenggarakan di RM. Citra Moengko dengan tujuan memastikan kelancaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2024. Acara tersebut dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Poso, Muh Ridwan Dg Nusu, didampingi oleh anggota KPU, Dewi Yul Nawawi, Mansur, dan Roni Mathindas. Selain itu, Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Dirwansyah Putra, juga turut hadir memberikan arahan dan dukungan. Dalam sambutannya, Ketua KPU Kabupaten Poso, Muh Ridwan Dg Nusu, menekankan pentingnya evaluasi pelaksanaan coklit sebagai fondasi utama dalam menyusun daftar pemilih yang akurat dan terpercaya. "Proses coklit adalah langkah awal yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap warga yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya," ujar beliau. Rakor ini juga membahas persiapan pembentukan TPS lokasi khusus untuk memastikan aksesibilitas yang lebih baik bagi semua pemilih, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil. Dewi Yul Nawawi menambahkan, "Kami berkomitmen untuk menyediakan TPS yang mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat agar partisipasi pemilih meningkat." Turut hadir dalam acara ini adalah perwakilan Bawaslu Kabupaten Poso, Helmy Mongi dan Whisnu Pratala,  Dinas Dukcapil Oiska E Kawani, Kapolres Kabupaten Poso AKBP Arthur Sameaputty, serta anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Poso. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan sinergi yang kuat antara KPU dan para pemangku kepentingan dalam menyukseskan pelaksanaan pemilihan di Kabupaten Poso. Dirwansyah Putra, Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah, juga menyampaikan apresiasinya atas kerjasama yang telah terjalin dan mengharapkan koordinasi yang lebih baik ke depannya. "Dengan adanya dukungan dari semua pihak, kami yakin proses pemilihan akan berjalan dengan lancar dan demokratis," ungkapnya. Melalui Rakor ini, diharapkan berbagai tantangan dalam pelaksanaan coklit dan persiapan TPS dapat diatasi dengan baik, sehingga pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2024 dapat terlaksana dengan sukses dan sesuai harapan. [Humas KPU Poso, Fr]

Poso, https://kab-poso.kpu.go.id Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan Sumber Daya Manusia (SDM) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso, Alfred Sabintoe, melakukan pelantikan Penggantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) di wilayah Poso. Pelantikan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga kelancaran persiapan pemilihan umum mendatang. Pelantikan dilaksanakan secara bersamaan melalu luring dan daring untuk Rafina Dg Nusu, yang dilantik sebagai anggota PPS di Kelurahan Lombogia, Kecamatan Poso Kota Utara dan Mariam dilantik sebagai anggota PPS untuk Desa Bumi Banyusari, Kecamatan Lore Utara. Acara pelantikan ini berlangsung di Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Poso Kota Utara. Dalam sambutannya, Alfred Sabintoe menekankan pentingnya peran PPS dalam memastikan proses pemilu berjalan dengan baik dan transparan. Ia juga mengingatkan para anggota PPS yang baru dilantik untuk bekerja dengan penuh integritas dan menjaga netralitas sebagai penyelenggara pemilu. Dengan pelantikan ini, diharapkan kehadiran PPS yang baru dapat memperkuat struktur penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Poso, sehingga pemilu dapat terlaksana secara demokratis, jujur, dan adil. [Humas KPU Poso, Fr]

Poso, https://kab-poso.kpu.go.id Dalam rangka memastikan kelancaran dan akurasi proses pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih secara elektronik (e-Coklit) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, serta Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2024, KPU Poso melaksanakan monitoring dan supervisi pada 10 hari kedua masa pelaksanaan e-Coklit.  Lima komisioner KPU Poso beserta Sekretaris KPU Poso turun langsung ke lapangan untuk melakukan monitoring ini. Mereka terbagi menjadi beberapa tim yang disebar ke 19 kecamatan di seluruh Kabupaten Poso.  Ketua KPU Poso Muh Ridwan Dg Nusu, dalam keterangannya, menyatakan bahwa tujuan dari kegiatan monitoring dan supervisi ini adalah untuk memastikan bahwa proses e-Coklit berjalan dengan lancar, akurat, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan arahan dan solusi atas permasalahan yang mungkin dihadapi oleh petugas e-Coklit di lapangan. Dewi Yul Nawawi selaku Ketua Divisi Data dan Perencanaan  menambahkan bahwa selama proses monitoring, pihaknya juga melakukan evaluasi terhadap kinerja petugas e-Coklit serta memberikan bimbingan teknis apabila diperlukan. “Kami ingin memastikan bahwa setiap pemilih yang memenuhi syarat terdata dengan baik dan tidak ada satupun yang terlewatkan,” ujarnya. Dalam pelaksanaan monitoring dan supervisi ini, KPU Poso juga melibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk memperkuat koordinasi dan kerjasama antar lembaga penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa. Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang akurat dan terbuka kepada petugas E-Coklit yang datang ke rumah-rumah. Hal ini penting agar data pemilih dapat tervalidasi dengan baik dan dapat digunakan sebagai dasar yang sah dalam pemilihan mendatang. Dengan dilakukannya monitoring dan supervisi ini, diharapkan proses E-Coklit dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2024 dapat terlaksana dengan sukses dan demokratis.[Humas KPU Poso, Fr]

Poso, https://kab-poso.kpu.go.id Dalam rangka mempersiapkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk menginventarisasi permasalahan dan memperkuat peran pengawasan internal dalam tahapan pencocokan dan penelitian (coklit). Acara ini berlangsung selama tiga hari, dari tanggal 12 hingga 14 Juli 2024, di Siuri Cottage, Poso. Kegiatan ini diikuti oleh lima komisioner KPU Kabupaten Poso yang dipimpin oleh Ketua KPU Poso, Muh Ridwan Dg Nusu. Para komisioner lainnya yang hadir adalah Dewi Yul Nawawi (Divisi Data dan Perencanaan), Roni Mathindas (Divisi Teknis Penyelenggaraan), Alfred Sabintoe (Divisi Parmas dan SDM), serta Mansur (Divisi Hukum dan Pengawasan). Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh dua komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Christian Adiputra Oruwo dan Darmiati. Dalam rakor ini, turut hadir Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Poso. Para peserta bersama-sama membahas berbagai permasalahan yang ditemukan selama tahapan coklit serta merumuskan strategi pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan proses pemilihan berjalan dengan lancar dan transparan. Ketua KPU Poso, Muh Ridwan Dg Nusu, dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara KPU Kabupaten, KPU Provinsi, dan PPK dalam menyukseskan pemilihan ini. "Melalui rakor ini, kami berharap dapat menemukan solusi terbaik untuk setiap permasalahan yang ada, serta meningkatkan kualitas pengawasan internal sehingga tahapan coklit dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku," ujarnya. Christian Adiputra Oruwo, komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah, juga menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan rakor ini. "Kolaborasi antara KPU Kabupaten Poso dan KPU Provinsi sangat penting untuk memastikan setiap tahapan pemilihan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan," katanya. Darmiati dari KPU Provinsi Sulawesi Tengah memberikan apresiasi kepada KPU Kabupaten Poso atas dedikasi mereka dan menekankan pentingnya pengawasan internal yang kuat untuk memastikan integritas data pemilih. Dengan diadakannya rakor ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso tahun 2024 dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik, profesional, dan bertanggung jawab. Sehingga, proses pemilihan dapat berlangsung secara jujur, adil, dan demokratis [Humas KPU Poso, Fr]

Poso, https://kab-poso.kpu.go.id Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso mengadakan koordinasi dengan Pondok Modern Darussalam Gontor Putra dan Putri untuk membahas rencana pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus di lingkungan pondok. Pertemuan yang berlangsung pada tanggal 15 Juli 2024 ini dipimpin oleh Ketua Divisi Data dan Perencanaan KPU Kabupaten Poso, Dewi Yul Nawawi. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh santri di Pondok Modern Darussalam Gontor, baik putra maupun putri, dapat menyalurkan hak pilih mereka dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024. Dewi Yul Nawawi menjelaskan pentingnya aksesibilitas pemilih di lingkungan pondok agar partisipasi pemilih dapat meningkat. "Kami berupaya memberikan kemudahan bagi para santri untuk menggunakan hak pilih mereka, sehingga partisipasi dalam pemilihan ini bisa maksimal," ungkapnya. Selama koordinasi, Dewi Yul Nawawi bersama pihak pondok membahas berbagai aspek teknis terkait rencana pembuatan TPS Khusus, termasuk lokasi strategis dan prosedur pelaksanaan pemungutan suara. Diskusi yang berlangsung hangat ini juga diikuti oleh sesi tanya jawab, di mana pihak pondok mengajukan berbagai pertanyaan terkait teknis pelaksanaan dan persyaratan pembuatan TPS Khusus. Namun, dari hasil koordinasi tersebut, ditemukan bahwa jumlah pemilih di lingkungan Pondok Modern Darussalam Gontor tidak memenuhi syarat untuk pembuatan TPS Khusus. Koordinasi ini ditutup dengan penandatanganan Berita Acara (BA) oleh Dewi Yul Nawawi dan Ketua Pondok Modern Darussalam Gontor, sebagai tanda kesepakatan atas hasil diskusi dan komitmen untuk terus berkoordinasi demi kelancaran proses pemilihan. "Walaupun jumlah pemilih tidak memenuhi syarat untuk pembuatan TPS Khusus, kami tetap berkomitmen untuk memastikan seluruh santri dapat menggunakan hak pilih mereka dengan cara lain yang telah diatur," jelas Dewi Yul Nawawi. KPU Kabupaten Poso akan terus melakukan berbagai upaya untuk memastikan seluruh warga, termasuk para santri di pondok, dapat berpartisipasi aktif dalam pemilihan. Kegiatan koordinasi ini merupakan bagian dari komitmen KPU Kabupaten Poso untuk menjalankan pemilihan umum yang transparan, akuntabel, dan inklusif. [Humas KPU Poso, Fr]